Airlangga Klaim Semua Fraksi Setuju Revisi UU MD3 Soal Penambahan Pimpinan MPR

Airlangga Klaim Semua Fraksi Setuju Revisi UU MD3 Soal Penambahan Pimpinan MPRAirlangga di Bali. ©2019 Merdeka.com
 Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengatakan, revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR dan DPD dan DPRD (UU MD3) disetujui oleh semua fraksi di DPR. Termasuk, partai yang menolak revisi UU MD3 untuk penambahan kursi pimpinan MPR. Partai yang sebelumnya menolak adalah PDIP, Golkar dan NasDem.
"Jadi revisi itu adalah, ini juga UU inisiatif dan disetujui oleh seluruh partai termasuk PDIP," ujar Airlangga di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (5/9).
Golkar sebelumnya berpendapat belum perlu melakukan revisi UU MD3 lantaran revisi yang sebelumnya belum dilaksanakan. Kini, Golkar sepakat untuk melakukan revisi UU MD3 hanya untuk penambahan kursi pimpinan MPR.
Airlangga mengatakan, dengan penambahan pimpinan menjadi 10 lebih mengutamakan musyawarah daripada sistem paket.
"Jadi yang direvisi hanya satu terkait dengan jumlah. Tentu ini juga mengubah yang biasanya sistem voting paket, dengan adanya MD3 ini ada konsensus. Jadi mengutamakan musyawarah," kata dia.
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyepakati Revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR dan DPD dan DPRD (UU MD3) untuk direvisi sebagai usul dari DPR. Pasal yang akan direvisi terkait dengan penambahan pimpinan MPR menjadi 10 orang.
Hal itu disetujui dalam rapat paripurna ke-7 masa persidangan 2019-2020 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (5/9). [ray]

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Pengamat Anggap Revisi UU Perlu Supaya KPK Tak 'Membabi Buta'

Image
  Diskusi Forum Lintas Hukum Indonesia (FLHI) tentang revisi UU KPK. (CNN Indonesia/Galih Gumelar)  Proses  revisi  Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) saat ini kembali menjadi perdebatan karena diduga hendak melemahkan wewenang lembaga penegak hukum itu. Namun, Forum Lintas Hukum Indonesia (FLHI) justru mendukung dengan alasan supaya KPK tidak menyalahgunakan wewenang dalam menjalankan tugasnya. "Itu salah satu gambaran UU 30 Tahun 2002 dan sudah saatnya diubah karena ada dugaan  abuse of power . Ada kewenangan hukum yang melangkahi hak-hak dasar seseorang," kata Sekretaris FLHI, Serfasius Serbaya Manek, Minggu (15/9). Serfasius mendesak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah untuk tetap melanjutkan revisi itu. Dia beralasan UU KPK yang sudah berusia 17 tahun tidak menghormati hak-hak hukum terduga pelaku tindak pidana korupsi. Hal itu dianggap bertentangan dengan praktik hukum pidana yang berlaku di dalam Kitab Undang
Read more

Anak Muda Sumber Ekonomi Baru di Era Revolusi Industri 4.0

Image
SIARAN PERS KEMENRISTEKDIKTI No : 164/SP/HM/BKKP/IX/2018 Sitoluama, 8 September 2018 Pada era revolusi industri 4.0, masa depan bangsa Indonesia bertumpu kepada anak muda penerus bangsa. Kreativitas dan inovasi dari anak muda akan melahirkan berbagai sumber ekonomi baru yang akan menjadi motor penggerak ekonomi bangsa di era Revolusi Industri 4.0. Hal ini disampaikan oleh Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir pada acara wisuda Institut Teknologi Del, Sitoluama, Toba Samosir, Sumatera Utara (8/9). Menristekdikti mengungkapkan bahwa “Unicorn” Startup di Indonesia didominasi oleh hasil pemikiran anak muda. Menteri Nasir menambahkan Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk terbanyak ke-4 di dunia hendaknya dapat memaksimalkan potensi sumber daya manusia yang ada, sehingga dapat meningkatkan perekonomian Indonesia. “Diperkirakan pada tahun 2030, GDP Indoensia akan pada urutan ke-7 di dunia, dan pada tahun 2050 pada urutan ke-4, ha
Read more