Posts

Showing posts from September, 2019

Pengamat Anggap Revisi UU Perlu Supaya KPK Tak 'Membabi Buta'

Image
Diskusi Forum Lintas Hukum Indonesia (FLHI) tentang revisi UU KPK. (CNN Indonesia/Galih Gumelar)  Proses revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini kembali menjadi perdebatan karena diduga hendak melemahkan wewenang lembaga penegak hukum itu. Namun, Forum Lintas Hukum Indonesia (FLHI) justru mendukung dengan alasan supaya KPK tidak menyalahgunakan wewenang dalam menjalankan tugasnya.

"Itu salah satu gambaran UU 30 Tahun 2002 dan sudah saatnya diubah karena ada dugaan abuse of power. Ada kewenangan hukum yang melangkahi hak-hak dasar seseorang," kata Sekretaris FLHI, Serfasius Serbaya Manek, Minggu (15/9).


Serfasius mendesak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah untuk tetap melanjutkan revisi itu. Dia beralasan UU KPK yang sudah berusia 17 tahun tidak menghormati hak-hak hukum terduga pelaku tindak pidana korupsi.


Hal itu dianggap bertentangan dengan praktik hukum pidana yang berlaku di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acar…

DPR dan Pemerintah Bahas Penambahan Jumlah Pimpinan MPR

Image
DPR dan Pemerintah Bahas Penambahan Jumlah Pimpinan MPR  Selain rapat bersama Menkumham Yasonna Laoly, Badan Legislatif DPR RI juga rapat bersama Mendagri Tjahjo Kumolo. Keduanya membahas soal Revisi UU MD3 (MPR, DPR, DPD) dan perubahan jumlah pimpinan MPR menjadi 10 orang.
"Intinya bahwa pemerintah (ingin) peningkatan fungsi peran kebangsaan harus ditingkatkan dan dioptimalkan, jadi usul penambahan jumlah pimpinan MPR, kalau usul Baleg kan jadi 10," kata Tjahjo usai rapat bersama Baleg di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (12/9/2019).
Tjahjo mengamini terkait jumlah pimpinan MPR memang yang kerap direvisi setiap lima tahun sekali. Karenanya, Tjahjo belum ingin berspekulasi lebih jauh bagaimana ketetapan akhir dari hasil rapat kebijakan tersebut.
"Jadi nanti kita lihat diskusinya bagaimana di rapat panja itu," tutur dia. Terakhir pada prinsipnya, lanjut Tjahjo, pemerintah berpandangan ingin meningkatkan efektifitas fungsi kelembagaan MPR.
Sumber: https://ww…

Firli Bantah Bertemu Megawati Bahas Pencalonan Capim KPK

Image
Calon Pimpinan KPK Irjen Pol Firli Bahuri menjalani uji kepatutan dan kelayakan di ruang rapat Komisi III DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (12/9/2019). Para capim KPK mempresentasikan makalah dengan tema yang ditentukan saat uji kelayakan dan kepatutan. (Liputan6.com/Johan Tallo)  Calon pimpinan KPK Irjen Firli Bahuri membantah bertemu dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri membahas pencalonannya sebagai calon ketua komisi antirasuah.  Namun, Firli mengakui bertemu dengan Megawati di kawasan Senayan.
Dia mengaku pertemuan tersebut karena undangan Wakabareskrim Irjen Antam Novambar. Kata Firli, tidak sengaja pula ada Megawati di sana.
"Saya ketemu dengan pak Antam betul, dan di saat itu ada juga (ada) ibu Megawati," kata Firli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (11/9/2019).

Jokowi Pastikan Dewan Pengawas KPK Tak Diisi Politikus dan Birokrat

Image
Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Ketua KPK Agus Rahardjo menghadiri Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia 2018 di Jakarta, Selasa (4/12). Acara ini mengambil tema Menuju Indonesia Bebas Dari Korupsi. (Liputan6.com/Angga Yuniar)  Presiden Joko Widodo atau Jokowi memastikan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak diisi oleh politikus ataupun orang-orang yang memiliki kepentingan tertentu.
Menurut dia, Dewan Pengawas KPK nantinya berasal dari unsur akademisi hingga pegiat antikorupsi.
"Anggota Dewan Pengawas ini diambil dari tokoh masyarakat, akademisi atau pegiat antikorupsi. Bukan (diisi) politikus, bukan birokrat atau aparat penegak hukum aktif," ujar Jokowi di Istana Negara Jakarta, Jumat (13/9/2019).
Jokowi menjelaskan dewan pengawas KPK akan dipilih oleh Presiden. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu akan membentuk panitia seleksi untuk melakukan penjaringan.
"Saya ingin memastikan, tersed

RUU KUHP dan Otsus Papua Jadi Pekerjaan Rumah Anggota DPR Baru

Image
Pengamat CSIS Arya Fernandez. ©2019 Liputan6.com Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan melakukan pelantikan anggota DPR RI baru pada 1 Oktober mendatang. Beberapa pekerjaan rumah dari anggota legislatif periode 2014-2019 telah menunggu mereka. Pengamat politik Centre Strategic International Studies (CSIS), Arya Fernandez mengatakan, setidaknya RUU KUHP dan Otoritas Khusus (Otsus) di Papua harus segera diselesaikan. Selain itu juga RUU pemindahan ibu kota. "Akan ada revisi juga terkait payung hukum, 5-8 yang akan direvisi. Soal ibu kota negara, itu juga strategis ke depan diselesaikan untuk diselesaikan dengan cepat," katanya di Kantor CSIS, Jakarta Pusat, Kamis (29/8). Dia menambahkan, di bidang politik pembahasan beleid yang memakan waktu panjang adalah Undang Undang Parpol. Menurutnya, UU Parpol sudah lama tidak direvisi. "Juga ada UU Pemilu, itu banyak kajian, banyak respon terhadap Pilkada serentak, sistem kepemiluan kita, nah itu mungkin bisa dibicarakan sejak awal,"…

NasDem Heran Bamus DPR Belum Bahas Revisi UU MD3, Tapi Draf Sudah Disusun

Image
Johnny G Plate di DPP NasDem. ©2018 Merdeka.com Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Johnny G Plate menegaskan revisi UU MD3 belum diperlukan. Sebab, revisi terakhir undang-undang tersebut belum dilaksanakan. "Dan NasDem merasa belum perlu mengubah UU MD3 saat ini. Karena UU itu dibikin, dibuat sebelum pemilu. Untuk dilaksanakan setelah pemilu," kata Johnny kepada wartawan, Jumat (30/8). Draf revisi UU MD3 telah masuk ke Badan Legislasi. Revisi tersebut untuk menambah jumlah pimpinan MPR menjadi perwakilan sembilan fraksi plus satu DPD. Johnny menilai belum ada urgensi penambahan tersebut. NasDem pun belum membahas revisi UU MD3 bersama partai lain. "Tidak ada urgensinya atau alasan kuat untuk mendukung perubahan dari lima ke sepuluh," jelasnya. Johnny mempertanyakan maksud revisi tersebut. Menurutnya, terlalu buru-buru Pemilu baru selesai sudah diwacanakan revisi kembali. Dia mengatakan, sampai saat ini fraksi belum mengambil keputusan terkait revisi. Namun, Baleg sud…

DPR Soal Draf RKUHP: Fokus Penyelamatan Uang Negara Daripada Hukum Berat Koruptor

Image
Gedung DPR. ©2015 merdeka.com/muhammad luthfi rahman Anggota Panja Revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKHUP), Nasir Djamil menyebut terkait pemidanaan kasus korupsi bakal diubah fokusnya. Korupsi ini bakal lebih fokus di kejahatan keuangan. Dengan kata lain, kata Nasir, fokus penegakan hukum untuk mengembalikan uang negara, ketimbang memperberat hukuman kepada pelaku. "Kita inginkan itu bagaimana institusi penegak hukum terkait dengan korupsi itu lebih mampu menyelamatkan uang negara ketimbang memberikan hukuman yang berat kepada pelakunya," kata Nasir kepada wartawan, Jumat (20/8). Maka itu, Nasir mengatakan UU tentang perampasan akan dibuat. Dia pun menyebut fokus ke depan tindak pidana korupsi lebih kepada kejahatan uang. Paradigmanya diubah dalam agenda pemberantasan korupsi ke depan. "Makanya diharapkan uang yang sudah dirampok itu diganti diambil lagi sama negara. Karena itu pidana kurungan badan memang tidak terlalu, ke depan itu tergantung keputusan hakim j…

Puan Maharani Soal Revisi UU MD3: Itu Urusannya DPR

Image
Puan Maharani. ©2015 Merdeka.com DPR RI akhirnya menyepakati revisi UU Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau UU MD3. Hal ini disetujui dalam rapat paripurna ke-7 masa persidangan 2019-2020 hari ini, Kamis (5/9). Dalam revisi ini diusulkan jumlah pimpinan MPR ditambah dari lima menjadi 10 orang. Puan Maharani yang digadang-gadang akan menjadi Ketua DPR pada periode akan datang menolak mengomentari revisi ini. Dia mengatakan tak punya kewenangan untuk mengomentari karena saat ini dia masih menjabat sebagainya menteri dan belum masuk ke DPR. "Itu urusannya DPR. Saya belum masuk DPR," ujarnya di Gedung Lemhanas RI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (5/9). Dia mengatakan isu harus ditanyakan ke pimpinan DPR saat ini. Dia mengaku tak tahu menjawab bagaimana karena masih belum masuk ke legislatif. "Ini belum DPR, jawabnya gimana? Itu ranahnya legislatif," ujarnya. Menurutnya revisi UU MD3 tak serta merta diusulkan. Namun dipastikan telah melalui seju…

Khawatir Lemahkan Pemberantasan Korupsi, PKS akan Cermati Draf Revisi UU KPK

Image
Gedung KPK. ©2014 merdeka.com/dwi narwoko DPR sepakat merevisi Undang Undang (UU) tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK). Kesepakatan RUU tersebut disetujui seluruh fraksi dalam rapat paripurna. Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PKSNasir Djamil, menyebut bahwa pihaknya tak mau gegabah menyetujui perubahan undang-undang KPK menjadi undang-undang baru. PKS akan mengkaji draf RUU tersebut. "PKS pada dasarnya wait and see belum bisa menolak dan menerima. Pada prinsipnya kami cermati gimana perubahannya karena kan ada dasar filosofinya ya. Kita mau cermati itu dulu lalu baca naskah akademisnya, lalu draf RUU-nya," kata Nasir saat dihubungi wartawan, Kamis (5/8). Nasir merespons poin RUU soal penghentian penyadapan. Isi poinnya KPK berwenang menghentikan penyidikan dan penuntutan terhadap perkara tindak pidana korupsi yang penyidikan dan penuntutannya tidak selesai dalam jangka waktu paling lama 1 tahun. PKS akan mengkaji betul soal itu. Dia khawatir RUU KPK bisa…

Airlangga Klaim Semua Fraksi Setuju Revisi UU MD3 Soal Penambahan Pimpinan MPR

Image
Airlangga di Bali. ©2019 Merdeka.com Ketua Umum Partai GolkarAirlangga Hartarto mengatakan, revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR dan DPD dan DPRD (UU MD3) disetujui oleh semua fraksi di DPR. Termasuk, partai yang menolak revisi UU MD3 untuk penambahan kursi pimpinan MPR. Partai yang sebelumnya menolak adalah PDIP, Golkar dan NasDem. "Jadi revisi itu adalah, ini juga UU inisiatif dan disetujui oleh seluruh partai termasuk PDIP," ujar Airlangga di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (5/9). Golkar sebelumnya berpendapat belum perlu melakukan revisi UU MD3 lantaran revisi yang sebelumnya belum dilaksanakan. Kini, Golkar sepakat untuk melakukan revisi UU MD3 hanya untuk penambahan kursi pimpinan MPR. Airlangga mengatakan, dengan penambahan pimpinan menjadi 10 lebih mengutamakan musyawarah daripada sistem paket. "Jadi yang direvisi hanya satu terkait dengan jumlah. Tentu ini juga mengubah yang biasanya sistem voting paket, dengan adanya MD3 ini …